APA YANG SALAH DENGAN RUU OMNIBUS LAW ?

Secara sederhana Omnibus Law adalah penyederhanaan banyak aturan, banyak undang-undang yang saling tumpang tindih, menjadi satu undang-undang sehingga memudahkan pelaksanaannya. Menurut kamus Merriam-Webster, istilah ini berasal dari Prancis pada tahun 1820 yang merujuk pada bus besar (omni) yang bisa mengangkut banyak orang. Ketika tiba di New York, istilah ini dipakai dalam penyederhanaan hukum.

Omnibus Law akan merevisi 1.244 pasal pada 79 undang-undang yang mencakup 11 klaster mencakup penyederhanaan perizinan; persyaratan investasi; ketenagakerjaan, kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan UMKM; kemudahan berusaha; dukungan riset dan inovasi; administrasi pemerintahan; pengenaan sanksi; pengadaan lahan; investasi dan proyek pemerintah; kawasan ekonomi, baik itu kawasan industri. Setelah sederhana, ia akan diajukan ke DPR untuk disetujui.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apa yang salah dengan omnibus law ?, mengapa orang menyerukan “tolak omnibus law”?, apa dampak omnibus law bagi masyarakat Indonesia ?, dan lain sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan tersebutlah yang kemudian membuat tulisan ini ada untuk menjawabnya.

Alasan pertama ialah RUU Omnibus Law dinilai merugikan para pekerja karena beberapa hal, yakni;

  1. Upah minimum Kota dan Kabupaten terancam hilang. Hal ini memungkinkan skema pengupahan dengan meniadakan upah minimum kabupaten/kota (UMK), upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK), dan menjadika upah minimum provinsi (UMP) sebagai satu-satunya acuan besaran nilai gaji.

    Mengapa merugikan ?

    sebagai contoh, Pemerintah Provinsi Banten menetapkan UMP 2020 sebesar Rp 2,46 juta. Angka itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan UMK di sejumlah kabupaten/kota lain di banten. Misalnya, UMK 2020 di Kabupaten Cilegon Rp 4,24 juta (tertinggi), dan UMK 2020 di Kabupaten Lebak Rp. 2,71 juta (terendah). bahkan UMK di kabupaten Lebak yang terendah diantara kabupaten lain memiliki nilai lebih besar dibanding UMP.

  2. Besaran pesangon PHK (pemutusan hubungan kerja) berukang.

  3. Sanksi pidana bagi perusahaan yang melanggar dihapuskan. sanksi pidana bagi perusahaan atau pengusaha yang melanggar aturan dihapus dan diganti dengan sanksi denda.

  4. Hilangnya hak-hak pekerja perempuan untuk memperoleh cuti hamil, haid dan keguguran.

  5. Memperpanjang jam kerja dan jam lembur.

    A.) Jam kerja yang sekarang diterapkan ialah 7 jam sehari pagi pekerja yang bekerja 6 hari dalam seminggu dan 40 jam dalam seminggu, sedangkan 8 jam sehari bagi pekerja yang bekerja 5 hari dalam seminggu dan 40 jam dalam seminggu. Namun, RUU Omnibus Law tidak menggunakan sistem 5 dan 6 hari, melainkan waktu kerja paling lama ialah 8 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam seminggu, tanpa mencantumkan berapa hari bekerja dalam seminggu.

    aturan tersebut bisa saja digunkan perusahaan untuk membuat pekerja bekerja 10 jam dalam sehari untuk 4 hari kerja, asalkan mencukupi 40 jam dalam seminggu.

    B.) waktu jam lembur yang sekarang diterapkan ialah 3 jam dalam sehari dan 14 jam dalam seminggu. Namun, RUU Omnibus Law menerapkan jam lembur 4 jam dalam sehari dan 18 jam dalam seminggu.

Alasan berikutnya muncul dari aspek pendidikan, dimana RUU Omnibus Law mempunyai implikasi langgengnya praktik pendidikan yang berorientasi pasar.

  1. Komersialisasi pendidikan.
    hal ini memberikan keleluasan bagi investor untuk mengejar keuntungan sekaligus mempertegas bahwa sektor pendidikan telah diketegorikan sebagai komoditas yang diperdagangkan.

  2. kemudahan pembukaan program studi.
    Adanya kemudahan untuk melakukan pembukaan program studi membuat kampus semakin mudah membuka prodi.

    Setiap tahunnya, jutaan pelajar akan lulus dari Sekolah Menengah Atas ( SMA ) dan siap menuju jenjang perguruan tinggi. Namun, dari jutaan pelajar, hanya ribuan yang memiliki kesempatan masuk ke dalam perguruan tinggi negeri. Sisanya tentu saja akan mencari perguruan tinggi swasta atau politeknik dengan jurusan sesuai yang mereka inginkan.

    Hal tersebut yang kemudian menjadi kontra dengan aturan kemudahan membuka program studi dimana suatu perguruan tinggi bisa membuka prodi sesuai apa yang banyak diminati pelajar yang baru saja lulus ini yang kemudian berujung pada pendapatan/pemasukan bagi perguruan tinggi tersebut.

Alasan lain ditolaknya RUU Omnibus law ada pada beberapa point dalam 1.) aspek pengadaan lahan, 2.) perdagangan, 3.) riset dan inovasi, 4.) investasi, Kegiatan berusaha, Penataan Ruang, WP3K. Kelautan, 5.) Administrasi Pemerintahan, 6.) Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).

Sumber :

Draft kajian aliansi bergerak , Rapat Rakyat: Mosi Parlemen Jalanan

https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/kompensasi/jam-kerja

https://news.detik.com/berita/d-4933863/membaca-lagi-6-alasan-menolak-omnibus-law-ruu-cipta-kerja/2

https://www.liputan6.com/bisnis/read/4184998/ada-omnibus-law-jam-kerja-buruh-bakal-dieksploitasi

https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/09/173000665/apa-itu-ruu-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja-yang-ditolak-gejayan-memanggil?page=2

Share this :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *